Cabub Diminta Tertib Pasang Alat Peraga
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Diminta untuk segera menertibkan sendiri alat peraga baik spanduk, baliho atau lainnya, mengingat bahwa pemasang alat peraga yang ada di wilayah kabupaten Kendal sebagian melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kendal. Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam rapat koordinasi antara KPU, Panwas, Kesbangpolinmas, Satpol PP, DPKD, Dinas Ciptaru dan Polres Kendal di Aula Kantor KPU, Kamis, ( 6/5)kemarin.
Rakor yang diprakasai oleh KPU Kendal tersebut dalam rangka menyikapi situasi pasca penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati sekaligus mengantisipasi pasca pengudian nomor urut calon yang digelar dalam rapat pleno Terbuka KPU tanggal 12 Mei 2010.
Diprediksi bahwa pasca penetapan undian nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil bupati akan terjadi lonjakan jumlah pemasangan alat peraga, karena saat itu mereka sudah mengantongi nomor calon hasil undian. Maka perlu dikoordinasikan dengan lembaga terkait untuk menyikapi hal tersebut, sehingga dapat diantisipasi adanya “perang” atribut/spanduk.
Menurut KPU bahwa berdasarkan kajian dalam rapat koordinasi tersebut, pemasangan alat peraga yang ada selama ini dinilai telah melanggar ketentuan PERDA yang ada. Pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) menilai bahwa spanduk dan baliho yang telah terpasang sebagian besar melanggar PERDA Nomor 16 Tahun 1998 tentang pajak reklame. Sedangkan pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CIPTARU) membidik melalui PERDA Nomor 30 Tahun 2007 tentang ijin lokasi.
Karena pemasangan alat peraga tersebut melanggar PERDA, maka untuk penertibannya menjadi tanggungjawab Satpol PP. Sampai menjelang masa kampanye Satpol PP bersama tim Gabungan (KPU, Polres, Panwas Kab., Kesbangpolinmas, Dishubkominfo, DPPKD, Dinas Ciptaru) akan mengadakan penertiban bersama terhadap atribut alat peraga. Sedangkan memasuki masa kampanye tanggal 20 Mei s.d 2 Juni penetiban menjadi tanggungjawab KPU.
Sesuai dengan kesepatan, tim gabungan akan melakukan penertiban dalam beberapa tahap. Tahap pertama hari Selasa tanggal 11 Mei atau sehari sebelum pengundian nomor urut pasangan calon dengan sasaran alat peraga yang melanggar ketentuan PERDA yang akan dipimpin Satpol PP.
Tahap kedua memasuki masa kampanye dengan sasaran alat peraga yang melanggar ketentuan peraturan kampanye. Tahap ketiga selama masa kampaye berdasarkan laporan yang masuk ke KPU. Dan tahap terakhir selama masa tenang. Tiga tahap terakhir penetiban dan pembersihan akan dipimpin oleh KPU.
Namun demikian KPU menghimbau agar pasangan cabub dan cawabub atau tim kampanye bersedia menertibkan sendiri alat peraga yang ditengarai melanggar PERDA maupun ketentuan KPU . “Sebelum di tertibkan kita beri kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menertibkan sendiri.”