KendalMahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 membacakan putusan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 itu menyebutkan semua partai politik baik yang mempunyai kursi di parlemen atau tidak yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 wajib mengikuti proses verifikasi di KPU. Pasal 8 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” dan Penjelasan Pasal 8 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sepanjang frasa “yang dimaksud dengan “partai politik baru” adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu” bertentangan dengan UUD 1945. Parliamentary Threshold (PT) diputuskan 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR tidak untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada hari Senin tanggal 3 September 2012 KPU Kab. Kendal menyelenggarakan rapat sosialisasi putusan MK tersebut terhadap partai politik di Aula KPU. Kab. Kendal.

Sosialisasi Putusan MK

Ketua dan Anggota KPU menjelaskan perihal pengumpulan KTA bagi partai politik parlemen dan non parlemen. Mengingat jumlah penduduk Kab. Kendal mencapai 1.040.366 jiwa maka berdasar PKPU Nomor 8 Tahun 2012 jumlah fotocopy KTA yang dikirim sebanyak 1000 KTA atau 1/1000 yaitu 1.041. Jadwal pengumpulan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik 2014 terakhir sampai tanggal 7 September 2012 jam 16.00 WIB. Apabila ada berita di media massa yang menyatakan partai politik parlemen dan non parlemen diberi perpanjangan waktu selama 20 hari, hal tersebut masih sebatas wacana dan KPU sendiri masih berkonsultasi dengan Lembaga Pemerintah terkait yaitu DPR RI karena Putusan KPU itu masuk dalam Lembaran Negara.

Terdapat sedikit perbedaan metode verifikasi faktual Pemilu 2009 dengan Pemilu 2014 ini. Jika pada Pemilu 2009, warga yang telah dipilih secara acak untuk di verifikasi  tidak dapat ditemui sebanyak 3 kali survey maka dinyatakan tidak Memenuhi Syarat (TMS), sedangkan dalam verifikasi faktual Pemilu 2014 warga hanya ditemui 1 kali saja dan apabila tidak dapat bertemu maka KPU membritahukan pada Parpol untuk mendatangkan warga tersebut ke KPU, jika tidak dapat hadir juga sampai batas akhir verifikasi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Setelah masuk sesi diskusi, sejumlah pertanyaan dilontarkan peserta rapat. Salah satu pertanyaan yang sama-sama diajukan oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Bulan Bintang adalah soal pencantuman NIK sesuai dengan Lampiran 2 Model F2-Parpol PKPU Nomor 8 Tahun 2012. Dalam penyusunan KTA oleh Partai, tidak berdasarkan KTP tapi mengisi blanko keanggotaan sehingga dirasa sulit jika harus mencantumkan NIK. Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPU Kab. Kendal Drs. H. Abdullah Sachur menyatakan bahwa hal tersebut untuk menertibkan administrasi kependudukan di Indonesia yang sudah dimulai tahun 2006 lalu.

Sesi tanya jawab

KPU Kab. Kendal berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam hal penyampaian informasi kepada partai politik. Apabila ada perubahan ketentuan, KPU Kab. Kendal segera memberitahukan kepada partai politik peserta Pemilu 2014. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan sukses Pemilu 2014.